Kasus keganasan seksual RGO303 terhadap anak semakin Maju Taat data dari Uang jasa Perlindungan Anak dan Indonesia (KPAI) tahun 2011-2016, ditemukan sekitar 4.609 keluhan yang berkenaan anak yang menjadi mangsa tindak pidana. Dari jumlah terkandung 43,41 persen diantaranya yaitu urusan tindak pidana durjana seksual atau kesewenang-wenangan seksual.
Hal ini mempertontonkan bukti bahwa anak-anak tengah menjadi umpan kebengisan seksual sehingga butuh menatah sinaran khusus dari semua kalangan. Makin keganasan seksual terhadap anak bukan adalah kesukaran bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun bisa mengintimidasi masa depan generasi bangsa.
Penelitian yang dilakukan anak didik program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM, I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., L.L.M., berkaitan diskursus penerapan sanksi kebiri kimia bagi tersangka durjana seksual kepada anak di Indonesia, Jelasnya sanksi keputusan kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk pembalasan atas tindak pidana eksploitasi seksual yang tamam dilakukan pelaku.
Sekalipun mampu memberikan perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawan psikiatri atau rehabilitasi bagi tersangka 142.93.206.4 kebengisan agar menyadari kesalahannya. Perbuatan ini juga menyembuhkan gangguan seksual yang diderita Pembuat kata Suwarnatha dalam ujian terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum UGM, Rabu (2/10).
Katanya pembuat kebuasan seksual guna anak yang dikenakan perawatan psikiatri berupa gerak-gerik kebiri kimia sebaiknya pelaku yang memiliki gejolak seksual atau ulah paraphilia dan penggarap meratapi perbuatannya yang dengan siuman mendesak perawatan psikiatri.
Ia Mengikatkan diskursus menyangkut penerapan sanksi kebiri kimia bagi tersangka kekejian seksual bagi anak saat ini dianggap memerkarakan karena tingginya problem kebengisan seksual pada anak sehingga diperlukan aturan yang mampu memperkokoh anak-anak dari kekerasan seksual sekaligus mewariskan efek jera bagi penyelenggara dan mewujudkan rasa kesamarataan bagi korban.
Ia pun menampilkan agar pemimpin dan DPR mengkaji ulang menyangkut batas waktu maksimal penerapan sanksi langkah kebiri kimia bagi pelaku keganasan dalam traktat ihwal 81A (1) Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang jangka waktu pengenaan sanksi tingkah laku kebiri paling lama dua tahun. Sebab, metode pengobatan pada gejolak seksual mengkhaskan jangka waktu yang berbeda-beda dan agar jangan sampai muslihat pengobatan dan perawatan psikiatri lewat perangai kebiri kimia tidak tuntas.
Tidak cuma itu, Tuturnya ketua tergopoh-gopoh melaksanakan masukan pemimpin secara fatwa bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pendirian kebiri kimia. Setelah itu mengunjungkan batasan yang tegas tentang kriteria penyelenggara kebengisan seksual yang dapat dikenakan sanksi sepak terjang kebiri kimia sekalipun yang tidak dapat dikenakan sanksi.